Jakarta, eranewnormal.com. —Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di angka 55,1 persen. Temuan tersebut berdasarkan survei nasional tatap muka yang dilakukan Poltracking Indonesia pada pertengahan Agustus 2026.
Survei yang digelar pada 14–20 Agustus 2026 itu melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi Indonesia dengan metode stratified multistage random sampling. Tingkat kesalahan survei berada pada kisaran ±2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam rilis bertajuk “Membaca Tren Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo–Gibran”, Poltracking mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini mencapai 63,2 persen. Namun, tren kepuasan publik disebut mengalami penurunan dibandingkan periode survei sebelumnya pada Maret, Mei, dan Juli 2026.
Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Kerja Jadi Masalah Utama
Persoalan ekonomi menjadi faktor dominan yang memengaruhi persepsi publik. Sebanyak 44,3 persen responden menilai harga kebutuhan pokok yang mahal sebagai persoalan utama masyarakat saat ini. Selain itu, 55,6 persen responden menyatakan harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir belum terjangkau.
Survei juga menunjukkan 62,5 persen masyarakat merasa pengeluaran rumah tangga saat ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, pemerintah dinilai belum berhasil menurunkan angka pengangguran oleh 57,3 persen responden.
Program Prioritas Pemerintah Jadi Perhatian
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tingkat popularitas tinggi, yakni 93,9 persen di antara publik yang mengetahui program tersebut. Namun, tingkat kepuasan terhadap implementasi MBG masih berimbang, dengan 49,2 persen menyatakan tidak puas dan 46,4 persen menyatakan puas.
Terkait keberlanjutan program MBG, sebanyak 44,6 persen responden menyatakan tidak perlu dilanjutkan, sementara 42,1 persen menilai program tersebut harus tetap berjalan.
Sementara itu, terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sebanyak 76,9 persen responden mengetahui program tersebut. Namun, 55,6 persen menyatakan tidak yakin KDMP mampu menjadi penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
Desakan Evaluasi Kabinet Menguat
Survei Poltracking juga mencatat kepuasan terhadap kinerja menteri dan pejabat pemerintahan berada pada angka 47 persen, sementara 41,8 persen menyatakan tidak puas. Sebanyak 51,9 persen responden menilai perlu dilakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Bidang yang paling banyak dinilai perlu dievaluasi adalah sektor perekonomian sebesar 30,8 persen, disusul bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan sebesar 22 persen. Alasan utama publik menginginkan reshuffle adalah karena kinerja menteri dinilai kurang memuaskan.
Hukum dan Korupsi Jadi Tantangan
Dalam aspek kelembagaan, bidang hukum dan pemberantasan korupsi menjadi dua sektor dengan tingkat kepuasan paling rendah. Publik juga menilai keberadaan oposisi kritis penting dalam sistem demokrasi, dengan 58,5 persen responden menyatakan partai oposisi yang kritis diperlukan.
Poltracking menyimpulkan terdapat lima faktor utama yang memicu penurunan tren kepuasan publik, yakni tekanan ekonomi, persoalan implementasi program prioritas, rendahnya kinerja sebagian menteri dan komunikasi pemerintah, persepsi terhadap penegakan hukum serta korupsi, dan melemahnya fungsi checks and balances demokrasi.
Menurut rilis tersebut, pemerintah perlu melakukan agenda perbaikan mulai dari menjaga daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, mengevaluasi program prioritas, memperkuat komunikasi publik, hingga meningkatkan kualitas penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.