Jombang, eranewnormal.com. —Keputusan Prof. KH. Nasaruddin Umar untuk tidak melanjutkan kontestasi sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, mendapat beragam respons dari kalangan Nahdliyin. Sebagian pihak menyayangkan keputusan tersebut, sementara lainnya menilai langkah Menteri Agama RI sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal itu sebagai pilihan strategis untuk menjaga fokus pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara.
Keputusan Nasaruddin Umar dinilai bukan sekadar mundur dari arena perebutan kepemimpinan organisasi, melainkan bentuk pilihan politik-organisatoris yang mencerminkan karakter politik jalan tengah NU. Sejumlah pengamat melihat langkah tersebut sebagai upaya menjaga keseimbangan antara peran negara dan organisasi keagamaan. Dengan tidak maju dalam kontestasi Ketua Umum PBNU, Nasaruddin dapat berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai Menteri Agama yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh umat beragama di Indonesia.
“Motif yang paling aman secara faktual adalah alasan yang disampaikan sendiri oleh Nasaruddin Umar, yaitu konsentrasi menjalankan tugas sebagai Menteri Agama,” ujar aktivis NU Munawar Fuad.
Menurut mantan Sekretaris Jenderal GP Ansor tersebut, posisi Menteri Agama memiliki cakupan tanggung jawab yang luas, tidak hanya berkaitan dengan satu kelompok keagamaan, tetapi seluruh kehidupan beragama di Indonesia. Munawar menjelaskan, dukungan terhadap Nasaruddin Umar sebelumnya muncul secara alami dari para muhibbin, jamaah pengajian, kader NU, alumni pergerakan mahasiswa, serta berbagai jaringan, khususnya dari lingkungan Kementerian Agama dan luar Pulau Jawa. Ia menyebut Nasaruddin Umar tidak pernah secara terbuka mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum PBNU. Dukungan yang muncul lebih banyak berasal dari aspirasi para pendukung yang berharap dirinya bersedia maju dalam Muktamar ke-35 NU.
“Dukungan itu mengalir secara alami karena relasi guru-murid, jamaah, dan jaringan kader NU,” kata Munawar.
Empat Pertimbangan Strategis
Secara analitis, keputusan Nasaruddin Umar untuk tidak maju disebut memiliki sejumlah pertimbangan strategis.
Pertama, menjaga fokus pemerintahan. Statusnya sebagai Menteri Agama sekaligus kandidat Ketua Umum PBNU berpotensi menimbulkan persepsi adanya persinggungan antara jabatan publik dan kontestasi organisasi.
Kedua, menjaga independensi Muktamar NU. Dengan tidak menjadi kandidat, ruang bagi para muktamirin untuk menentukan pilihan dinilai menjadi lebih terbuka tanpa keberadaan seorang pejabat aktif pemerintah dalam bursa calon ketua umum.
Ketiga, menjaga hubungan NU dan negara. Nasaruddin dinilai dapat mengambil posisi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat keagamaan, dengan tetap menjaga jarak kritis yang sehat antara organisasi dan kekuasaan.
Keempat, menghindari potensi fragmentasi internal. Tidak majunya Nasaruddin dapat mengurangi ketegangan politik dalam kontestasi dan membuka peluang munculnya titik temu di antara berbagai kelompok.
Berpotensi Menjadi “King Maker”
Meski tidak maju sebagai kandidat, posisi Nasaruddin Umar dinilai tetap memiliki pengaruh besar dalam dinamika Muktamar ke-35 NU. Munawar Fuad menyebut Nasaruddin berpotensi menjadi figur “king maker” dalam arti sebagai tokoh yang memiliki pengaruh moral, jaringan, dan kapasitas untuk ikut menjaga arah perjalanan organisasi.
Menurutnya, Nasaruddin Umar merupakan sosok yang berada dalam posisi unik sebagai ulama, akademisi, pejabat negara, sekaligus warga NU yang memiliki pengalaman panjang dalam pelayanan keagamaan dan kebangsaan.
“Prof. Nasaruddin Umar telah teruji sebagai pemimpin santri negarawan dan negarawan santri,” ujar Munawar.
Ia berharap Muktamar ke-35 NU pada 2026 dapat berlangsung dengan penuh marwah, mengedepankan khidmah, persatuan, dan kemaslahatan umat. Bagi sejumlah kalangan, keputusan Nasaruddin Umar menunjukkan bahwa mundur dari kontestasi tidak berarti mundur dari perjuangan. Ia hanya memilih ruang pengabdian yang berbeda: dari kompetisi menuju pelayanan publik, serta dari perebutan posisi menuju upaya menjaga kemaslahatan bangsa.