Munawar Fuad Nuh _ Aktivis NU, Dosen President University.
Sejarah sebagai Modal yang Tidak Terlihat
Kemajuan sering dibicarakan melalui teknologi, modal, sumber daya manusia, dan kemampuan organisasi beradaptasi. Semua itu penting, tetapi tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa sebagian lembaga mampu bertahan melintasi generasi, sedangkan yang lain kehilangan arah justru ketika semakin besar. Di bawah aset yang tampak bekerja modal sejarah: ingatan tentang asal-usul, alasan pendirian, nilai yang diperjuangkan, dan pengalaman yang membentuk kepercayaan masyarakat. UNESCO menyebut warisan hidup sebagai pengetahuan, praktik, dan makna yang diwariskan sekaligus terus diciptakan kembali; ia memberi identitas, kesinambungan, rasa memiliki, kohesi, dan ketangguhan komunitas (UNESCO, tanpa tahun). Dengan demikian, sejarah bukan gudang nostalgia, melainkan infrastruktur moral dan sosial.
Bagi organisasi, ingatan kolektif bekerja seperti “DNA kelembagaan”. Ia menjawab siapa kita, mengapa kita ada, dan batas nilai apa yang tidak boleh ditukar demi keuntungan sesaat. Namun analogi DNA tidak berarti identitas bersifat beku. Chreim (2005) menunjukkan bahwa identitas organisasi selalu berhadapan dengan dualitas kesinambungan dan perubahan: unsur masa lalu dapat dipertahankan, sementara maknanya ditafsirkan kembali untuk menjawab keadaan baru. Rumus yang lebih produktif bukan tradisi melawan modernitas, melainkan akar yang memberi arah dan inovasi yang memperluas khidmah.
Ingatan juga harus dipahami sebagai arena penafsiran. Setiap generasi memilih peristiwa yang dirawat, tokoh yang ditonjolkan, dan bahasa yang digunakan untuk menjelaskan masa lalu. Pilihan itu dapat memperkuat kebersamaan, tetapi juga dapat menyingkirkan pengalaman perempuan, pengurus daerah, santri, atau warga biasa. Karena itu, penulisan sejarah organisasi memerlukan arsip, kritik sumber, dan keberanian menghadirkan keragaman suara. Sejarah yang dapat diperiksa lebih kuat daripada mitos yang hanya menuntut kepatuhan; ia memungkinkan jamaah mencintai NU dengan pengetahuan, bukan sekadar romantisme.
Ketika Kharisma Menjadi Institusi
Tokoh kharismatik menempati ruang istimewa dalam sejarah karena menghadirkan nilai dalam sosok yang dapat dilihat dan dipercaya. Akan tetapi, kharisma tidak otomatis menghasilkan organisasi yang sehat. Meta-analisis DeGroot, Kiker, dan Cross (2000) menemukan hubungan kharisma dengan kinerja lebih kuat pada tingkat kelompok daripada individu, sekaligus mengingatkan bahwa efektivitasnya bergantung pada cara pengukuran dan konteks. Karena itu, ujian terbesar sebuah organisasi bukan banyaknya foto, slogan, atau peringatan atas pendiri, melainkan kemampuannya mengubah keteladanan tokoh menjadi nilai, tradisi, aturan, kaderisasi, dan pelayanan.
Dalam NU, KH Hasyim Asy’ari tidak hanya dikenang sebagai Rais Akbar. Otoritas keilmuan dan pandangannya memperoleh kesinambungan melalui Qanun Asasi, tradisi bermadzhab, pesantren, sanad, adab, ukhuwah, dan khidmah. KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Bisri Syansuri, serta para muassis lain juga hidup dalam jaringan lembaga dan praktik yang mereka bangun. Kharisma kelembagaan terbentuk ketika warga tetap memperoleh orientasi moral setelah tokoh wafat. Sebaliknya, kultus pribadi muncul ketika nama pendiri dipakai untuk membenarkan kepentingan, sementara keberanian, kesederhanaan, dan pengabdiannya tidak diteruskan.
Dari Tiga Gerakan Menuju Jam’iyyah
NU lahir di Surabaya pada 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 H. Sejarah kelembagaan NU menempatkan kelahirannya sebagai kristalisasi gerakan yang telah tumbuh sebelumnya: Nahdlatul Wathan dalam pendidikan dan kebangsaan, Tashwirul Afkar dalam pergulatan pemikiran, serta Nahdlatut Tujjar dalam kemandirian ekonomi. Komite Hijaz memberi konteks langsung bagi kebutuhan membangun jam’iyyah yang dapat mewakili ulama pesantren (NU Online, 2020; Patoni, 2022). Genealogi ini penting karena memperlihatkan bahwa identitas NU sejak awal tidak hanya ritual-keagamaan, tetapi juga pengetahuan, kebangsaan, organisasi, dan ekonomi umat.
Warisan tersebut menghasilkan modal kepercayaan historis. Jamaah mengikuti bukan semata karena struktur mempunyai program, melainkan karena mengenali sanad sosialnya: pesantren yang mendidik, kiai yang mendampingi, dan tradisi yang hadir dalam daur hidup masyarakat. Alur kepercayaan itu bergerak dari memori menuju identitas, rasa memiliki, partisipasi, dan kekuatan kolektif. Ia tidak dapat dibeli secara instan. Dalam kajian warisan korporasi, rekam jejak, umur panjang, nilai inti, simbol, dan keyakinan bahwa sejarah penting merupakan unsur yang membentuk identitas khas (Urde, Greyser, & Balmer, 2007). Bagi NU, kekhasan itu bukan “merek” komersial, melainkan amanah.
Akar yang Hidup, Bukan Museum yang Membeku
Sejarah dapat menjadi aset apabila membantu organisasi membaca masa kini; ia berubah menjadi beban ketika hanya dipuja. Romantisme masa lalu melahirkan anggapan bahwa semua jawaban telah selesai, kritik dianggap tidak beradab, dan inovasi dicurigai sebagai pengkhianatan. Pada sisi lain, modernisasi tanpa memori dapat menghasilkan lembaga yang efisien tetapi kehilangan watak. NU memerlukan keseimbangan: akar nilai dipertahankan, cara kerja diperbarui, dan hasilnya dapat dirasakan jamaah. Tradisi sehat bukan tradisi yang menolak perubahan, melainkan yang menjaga agar perubahan tetap mempunyai arah.
Karena itu, kapitalisasi warisan harus dibedakan dari komersialisasi. Museum, arsip digital, penerbitan, film, wisata sejarah, riset, atau ekonomi kreatif dapat memperluas pendidikan dan membiayai konservasi. Namun makam, nama ulama, manuskrip, serta simbol jam’iyyah tidak boleh menjadi komoditas yang manfaatnya terkonsentrasi pada pengelola. Hak keluarga, pesantren, komunitas, dan pemilik pengetahuan harus dihormati. Pendapatan perlu dikembalikan untuk perawatan, beasiswa, dan pelayanan. Nilai sejarah tidak diukur dari ramainya kunjungan, tetapi dari bertambahnya pemahaman serta tanggung jawab generasi baru.
Alarm bagi NU di Ambang Abad Kedua
Kesinambungan “DNA NU” masih terlihat pada pesantren, tradisi keilmuan, praktik keagamaan, jaringan kiai, dan kemampuan berdialog dengan budaya lokal. Namun kesinambungan genealogis tidak otomatis menjamin konsistensi praksis. Organisasi dapat besar secara jumlah tetapi tipis identitas; kuat secara struktur tetapi lemah khidmah; modern secara teknologi tetapi miskin adab. Birokratisasi diperlukan untuk mengelola lembaga besar, tetapi SOP, basis data, sertifikasi, dan indikator kinerja tidak boleh menjauhkan pengurus dari jamaah. Administrasi seharusnya melindungi amanah dan memperbaiki layanan, bukan menjadi ukuran tunggal loyalitas.
Risiko lain ialah politisasi memori. Tokoh dan simbol yang seharusnya menyatukan dapat dipakai untuk perebutan jabatan, konflik faksi, atau legitimasi elektoral. Di sini perlu pembedaan antara fakta sejarah, kesaksian, keputusan resmi, dan tafsir kepentingan. Ziarah kepada muassis seharusnya melahirkan koreksi diri, bukan lisensi politik. Begitu pula haul dan peringatan hari lahir perlu bergerak dari seremoni menuju pembelajaran: nilai apa yang belum hadir dalam kepemimpinan, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan NU hari ini?
Penilaian atas kesehatan warisan karena itu harus berpindah dari simbol menuju perilaku. NU dapat menilai apakah otoritas kiai tetap disertai keteladanan, kitab dan sanad diajarkan secara mendalam, kultur hidup tanpa pemaksaan, kaderisasi menumbuhkan adab, serta program benar-benar memperbaiki kesejahteraan. Dimensi kebaruan juga penting: apakah tradisi mampu berbicara tentang kecerdasan artifisial, krisis iklim, ketimpangan, dan perubahan otoritas keagamaan? Indikator tersebut tidak dimaksudkan mereduksi ruh menjadi angka, tetapi membuka ruang evaluasi antara nilai yang dinyatakan dan pengalaman jamaah.
Mengelola Warisan sebagai Ekosistem Pengetahuan
Pengelolaan warisan dapat dimulai melalui enam pekerjaan yang saling berhubungan: dokumentasi, verifikasi, kontekstualisasi, transmisi, internalisasi, dan inovasi. Arsip, manuskrip, foto, keputusan organisasi, bangunan, serta sejarah lisan perlu dipetakan dan didigitalkan dengan metadata yang benar. Kesaksian tokoh harus dibedakan dari fakta yang telah terkonfirmasi. Bahan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi kurikulum kaderisasi, pameran, dokumenter, podcast, dan riset yang dapat diakses. Tantangannya bukan hanya menyimpan data, tetapi membentuk kemampuan membaca sumber secara kritis.
Peluncuran Digdaya Pesantren oleh PBNU dan Rabithah Ma’ahid Islamiyah pada Juli 2026 memperlihatkan upaya menghubungkan pendataan, tata kelola, dan pengenalan pesantren kepada publik (NU Online, 2026a). Langkah digital semacam ini menjanjikan bila pesantren tetap menguasai datanya, privasi santri terlindungi, dan teknologi menghasilkan layanan. Ia menjadi bermasalah apabila hanya menambah beban pelaporan atau memusatkan kuasa informasi. Transformasi digital perlu ditempatkan sebagai kendaraan baru bagi amanah lama: ilmu, perlindungan, kemandirian, dan kemaslahatan.
Dari Ingatan menuju Keberanian Peradaban
Muktamar Ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Forum tertinggi itu akan menentukan arah lima tahun berikutnya (PBNU, 2026; NU Online, 2026b). Pertanyaan strategisnya tidak cukup “siapa yang memimpin”, melainkan NU seperti apa yang hendak diwariskan kepada generasi 2050 dan 2126. Jawabannya perlu diwujudkan dalam pusat arsip dan peradaban, perpustakaan digital muassis, kaderisasi berbasis ilmu dan adab, produksi riset, ekonomi warisan yang etis, serta jejaring pesantren dan diaspora.
Pada akhirnya, sejarah memperoleh makna ketika menghasilkan keberanian menghadapi zaman. Tanpa ingatan, identitas melemah; tanpa identitas, solidaritas mudah ditukar; tanpa inovasi, tradisi membeku; dan tanpa nilai, kekuasaan menjadi tujuan. NU belum kehilangan warisan sejarahnya, tetapi warisan itu harus terus dibuktikan melalui cara memimpin, berkhidmah, mendidik, berekonomi, dan menggunakan teknologi. Tugas abad kedua bukan menyalin masa lalu. Tugasnya ialah menjaga ruh, sanad, adab, dan orientasi maslahat para muassis sambil membangun institusi yang sanggup menjawab dunia yang sama sekali berbeda.
Agenda itu membutuhkan pembagian tanggung jawab. PBNU menetapkan kebijakan arsip, etika penggunaan simbol, dan standar data; wilayah serta cabang memetakan sejarah lokal; pesantren merawat manuskrip dan transmisi ilmu; perguruan tinggi melakukan verifikasi serta riset; badan otonom menerjemahkan warisan kepada generasi berbeda. Jamaah bukan penerima pasif, melainkan pemilik pengalaman yang perlu direkam. Kerja kolaboratif mencegah sejarah hanya berpusat pada elite nasional. Ia juga memastikan bahwa kontribusi NU dibaca sebagai jaringan pengabdian banyak orang, bukan kisah beberapa figur yang dipisahkan dari komunitasnya. Dengan fondasi itu, ingatan kolektif menjadi sumber koreksi, regenerasi, dan keberanian membangun masa depan bersama.